DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (USK) melalui UPT Laboratorium Terpadu USK dalam mengembangkan prototipe aplikasi pembayaran Mobile e-Samsat Aceh yang diberi nama “Seudati” (Samsat Elektronik Untuk Data dan Informasi).

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Sebanyak 10.013 unit kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe belum membayar pajak sepanjang 2024, dengan total tunggakan mencapai Rp6.222.890.322. Tunggakan ini mencakup kendaraan roda dua maupun roda empat.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kota Lhokseumawe menanggapi terkait adanya 388 kendaraan dinas yang belum membayar pajak. Alasan menunggak lantaran terkendala administratif dan teknis.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kantor Samsat Lhokseumawe melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) V Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) mencatat 388 unit kendaraan plat merah milik Dinas di Pemerintah Kota Lhokseumawe belum bayar pajak, tunggakan mencapai Rp452 juta lebih. 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kepala UPTD Wilayah V BPKA/Samsat Kota Lhokseumawe, Chaidir mengajak warga untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lewat aplikasi SIGNAL atau Samsat Digital Nasional.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar nantinya mengungkapkan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif yang sudah membayar pajak dan yang belum. Ini disampaikan Tito untuk mendorong kepatuhan pajak para kandidat peserta Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024.

DIALEKSIS.COM | Pekanbaru - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meninjau langsung pelayanan Samsat Drive Thru (layanan tanpa turun) yang berlokasi di depan Kantor Badan Pendapatan (Bapenda) Provinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh akan meluncurkan sebuah aplikasi berbasis mobile guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali mengajak Wajib Pajak (WP) untuk memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).